Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, atau sering disebut sebagai "parlemen" di tingkat desa. 

 Fungsi Utama BPD

• Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes): BPD bekerja sama dengan Kepala Desa untuk merumuskan landasan hukum di desa.
• Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Menjadi jembatan bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau usulan pembangunan kepada pemerintah desa.
• Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa: BPD berwenang mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. 

Keanggotaan dan Masa Jabatan

• Anggota: Terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan unsur perempuan yang dipilih secara demokratis.
• Jumlah: Biasanya berjumlah ganjil, antara 5 hingga 9 orang tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah.
• Masa Jabatan: Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 (revisi terbaru UU Desa), terdapat penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

• Anggota BPD berhak mengajukan usulan rancangan Perdes, menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada pemerintah desa, serta mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

• Informasi lebih detail mengenai struktur dan aturan operasional BPD di wilayah Anda biasanya dapat diakses melalui Sistem Informasi Desa masing-masing atau melalui portal resmi Kementerian Desa (Kemendesa).